undang undang angkutan umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam mengemudikan angkutannya, sehingga Pasal 126 tidak terimplementasikan dengan baik. undang undang angkutan umum

2. Untuk yang dalam trayek terbagi dua yakni pelayanana ekonomi dan non ekonomi. "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata(4) Kitab Undang. Kemenhub menindaklanjuti dengan SE untuk empat moda transportasi. . Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 7. Undang-Undang. “Maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata dia. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluLalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila suatu kendaraan mengangkut penumpang umum dan berbayar, secara Undang-Undang kendaraan tersebut harus mematuhi aturan sebagai angkutan umum, tidak lagi angkutan pribadi. 2. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 1. adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus. Hal ini karena secara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. U. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. 2. Beritawarganet. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran. angkutan umum sebagai angkutan alternatif, namun secara de jure, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Wahidin Raya No. Pasal 1 . 5 Metode Penelitian Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2. teknis angkutan penumpang umum sebagai taksi non sedan ; c. 35. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai pnerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Pelayanan di bidang transportasi mengacu pada undang-undang No. 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 6. Alvin berpendapat harus ada klasifikasi khusus terkait kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai angkutan barang, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Bentuk. angkutan umum yang pada saat. BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. ABSTRAK PERATURAN. Namun demikian Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 51 Penjelasan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 52 Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha. Istilah. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c. P asal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. 03/2003. bahwa berdasarkan pasal 139 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004. Menimbang: a. Sekretaris Jenderal MTI Harya S. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. angkutan umum” (Undang-Undang No. Tarif angkutan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar pengaturan tarif terbagi atas dua jenis yakni angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala. Download peraturan menteri no pm 24 tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan dalam format PDF. Pasal 3 (1) Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan sebagaimana dimaksudUndang‑undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647). (2) Izin termaksud dalam ayat (1) diberikan: I. Ini Aturan Lengkap Perjalanan Mudik 2022, Berlaku untuk Transportasi Umum dan Kendaraan Pribadi. Dasar Hukum Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada Pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum roda dua atau roda tiga. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Referensi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 307; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak. 4. 2. Angkutan umum yang baik adalah angkutan yang memiliki pelayanan yang aman, cepat, murah dan efisien. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh b. KETENTUAN PERALIHAN 19. A. Undang–Undang Nomor 16. E. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluSementara bunyi lengkap Pasal 169 UU LLAJ adalah: (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. 224 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di. Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai; c. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 12 Mei 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang- Unadang. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 8Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. 527/KMK. Penjelasan Umum PP 37 Tahun 2017. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: Jenis dan fungsi kendaraan. Namun sebelum larangan mobil pribadi di atas 10 tahun bakal dilarang ini muncul, Pemprov DKI sudah lebih dulu menerapkan aturan ini pada kendaraan umum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Angkutan Penumpang Umum Sebagai Taksi Non Sedan. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang. Undang -U ndang N omor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah P ropinsi Sumatera Tengah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. Beranda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. pasal 8 Undang-undang No. Dalam mengisi Wawasan. angkutan jalan. 14. 259. Revisi UU No. beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). , dan sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik,Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) menggandeng empat perguruan tinggi negeri (PTN) dalam membantu pemerintah membuat kebijakan transportasi di tengah pandemi COVID-19. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Angkutan. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Jika kita melihat pengertian ataupun batasan yang dimaksud dengan angkutan umum dalam Pasal 138 ayat (3) dinyatakan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan. 1 BAB IKETENTUAN UMUM; 2 BAB IIASAS DAN TUJUAN; 3 BAB IIIRUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG; 4 BAB IVPEMBINAAN; 5 BAB VPENYELENGGARAAN; 6 BAB VIJARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. tirto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikPENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. Pasal 1. com, JAKARTA - Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dimana kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan. Undang-Undang Jalan diperbaharui dengan UU 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Buku I, Bab V bagian 2 dan 3, mulai paal 90-98 (yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedang pengangkutan orang tidak diatur) b. U. Mencabut. Dalam UU No. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (“PP No. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikenai sanksi administratif. POS . (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN . Untuk yang dalam trayek terbagi dua yakni pelayanana ekonomi dan non ekonomi. RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN UMUM DI JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : a. PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Namun masih tersandung Undang-undang yang tak mengatur larangan itu. Tahun. Tarif angkutan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar pengaturan tarif terbagi atas dua jenis yakni angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Indonesia, Kementerian Perhubungan Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. 5 Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” Citizenship JurnalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan. dampak lingkungan 13. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 7. 13masyarakat umum untuk dapat mengetahui kebijakan apa yang telah dilanggar oleh penyedia jasa layanan transportasi umum Suroboyo bus ditinjau dari UU No. Glosarium. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap belum bisa selesaikan masalah kemacetan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. Pada dasarnya, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan. Beritawarganet. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Negara. . “Satu, buatlah kebijakan wajib naik angkutan umum secara bergiliran. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pengertian Pengangkutan, Pengangkut, dan Perjanjian Pengangkutan 2. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan; 11. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan. (2) Sanksi administratif sebagaimana. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. Yang pertama terkait durasi berkendara sopir yang membawa kendaraan tersebut yang diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 90 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. id - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan bahwa roda dua bukan termasuk transportasi umum, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; b. Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-Undang No. Empat Undang-Undang Transportasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. dephub. c. Pasal 138 Undang-Undang No. BAB I. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Simak ‘ Jasa Angkutan Umum Bebas PPN, DJP: Faktur Pajak Tetap Dibuat ’. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Beleid tersebut mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam. umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat,. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 2009: 872: Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang atau formell gesetz merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Ada angkutan umum yang beroperasi di darat, laut, maupun udara. (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :. SIM kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Kendaraan umum jenis apa yang sering teman-teman sering gunakan? Yuk, ketahui jenis-jenis angkutan umum yang. upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Belum Tersedia. Pertama angkutan umum terpilih, khususnya yang menyangkut kepentingan orang tertentu yaitu mereka yang mampu membayar, dan yang ke dua adalah angkutan umum publik. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan; Mengingat : 1. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang.